Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka Ardian Iskandar Maddanatja dari unsur swasta, terkait dengan kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
"Penyidik masih terus menggali terkait dengan proses pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek 2020 di Kemensos, yang diduga dikerjakan perusahaan saksi dengan adanya pembagian besaran fee untuk diberikan kepada tersangka JPB (Juliari)," kata Pelaksana Tugas juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
Ali menolak mengungkap total uang yang diterima Juliari dari Ardian. Alasannya, menjaga kerahasian proses penyidikan.
Ardian IM yang juga pemilik PT Tigapilar Agro Utama diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Juliari Batubara. Terkait dengan kasus ini, total ada lima tersangka, yakni Juliari, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta dari pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.
KPK juga memanggil Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika Ubay Kurniawan sebagai saksi untuk Ardian. Di sisi lain, ini kedua kalinya pria yang akrab disapa itu Pepen dimintai keterangan oleh penyidik untuk kasus yang sama.
Pepen pernah dipanggil KPK pada Senin (21/12/2020). Saat itu Lembaga Antikorupsi mendalami tata cara penunjukan perusahaan penyuplai sembako untuk bansos di Kemensos dari keterangan Pepen.
Dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (5/12/2020) dini hari, KPK menyita barang bukti uang sekitar Rp14,5 miliar yang disimpan dalam tujuh koper, tas ransel, dan amplop kecil. KPK juga menyita tiga mobil yang diduga dibeli dari hasil pungutan dana bansos. KPK belakangan ini juga terus mendalami perusahaan rekanan Kemensos yang menyediakan paket sembako.
Adapun Juliari diduga menerima Rp17 miliar dari dua tahap pengadaan bansos Jabodetabek. KPK menduga Juliari mendapat potongan Rp10 ribu dari setiap paket sembako dari vendor Kemensos melalui penunjukan langsung. Duit Rp8,2 miliar diduga diterima terkait dengan penyaluran bansos periode pertama dan Rp8,8 miliar pada penyaluran tahap dua.
Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Adapun Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. (Dhk/Ant/Medcom/P-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved