Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap beberapa pejabat pembuat keputusan di Kementerian Sosial. Diduga, OTT itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial covid-19.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan pihaknya memonitor OTT tersebut.
"Kami sedang memonitor perkembangannya," kata Juliari singkat saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/12).
"Kita lihat dulu ya perkembanggannya. Ini kan masih tahap awal sekali," lanjutnya.
Baca juga: KPK OTT Pejabat Pembuat Komitmen Program Bansos
Sebelumnya, Firli mengatakan OTT yang dilakukan penyidik terjadi pada Jumat (4/12) malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.
Menurut Firli, pejabat Kemensos yang ditangkap diduga menerima hadiah dari beberapa vendor terkait pengadaan bantuan dan jasa penanganan bantuan sosial covid-19.
Saat ini, lanjut Firli, penyidik KPK masih mendalami keterangan tersangka.
"Para tersangka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan," kata Firli.
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Setelah Edhy, giliran Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang ditangkap tangan.
Teranyar, Kamis (3/12), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved