Ketua KPK: Jangan Coba-Coba Korupsi Anggaran Covid-19

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan semua pihak baik di pusat maupun di daerah agar transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran penanggulangan covid-19. Firli meminta agar semua pihak agar jangan sedikit pun bermain-main dalam penggunaan dana wabah.

"Kembali saya ingatkan, kepada calon koruptor atau siapapun yang berfikir atau coba-coba mengkorupsi anggaran penanganan covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami KPK, untuk mengungkap semua itu," ungkap Firli melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7).

KPK mengajak peran aktif elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan covid-19 oleh penyelenggara negara baik di pusat dan daerah. Khusus untuk pengawasan bantuan sosial (bansos), KPK mengajak masyarakat melaporkan jika ada penyelewengan.

"Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, masyarakat juga dapat mengakses aplikasi Jaga Bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK. Beberapa laporan masyarakat yang masuk, saat ini sudah kita tindak lanjuti," imbuhnya.

Terkait bansos, Firli mengatakan KPK menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk pencitraan dengan membonceng dana bansos dari pemerintah pusat. Menurutnya, perilaku itu jamak terjadi jelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang.

"Saya himbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, setop poles citra Anda dengan dana penanganan korona," kata Firli.

Firli mengatakan potensi penyalahgunaan dana penanggulangan covid-19 juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran khususnya di wilayah yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak. Menurutnya, sejumlah daerah terindikasi mengajukan anggaran secara tidak wajar.

"Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit," ucap Firli.

Di daerah-daerah lainnya, ujar Firli, kepala daerah justru mengajukan anggaran yang rendah meski pendemi terjadi cukup tinggi. Menurut Firli, hal itu lantaran kepala daerah sudah memimpin di periode kedua sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju.(OL-4)