Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembangkan keterlibtan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), setelah dua tersangka telah ditetapkan, Jumat (12/6).
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pihaknya mengembangkan dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya.
"Ada beberapa pihak yang ikut di dalam proses tersebut dan tentu ini akan kami kembangkan," ucap Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/6).
Seperti diketahui, kebijakan baru pada kepemimpinan KPK periode ini penetapan tersangka baru diumumkan saat dilakukan penahanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK diduga sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus itu. Namun, dalam konferensi pers KPK hanya mengumumkan dua tersangka.
Baca juga :Tahan Dua Tersangka, KPK Bongkar Dugaan Korupsi PTDI
Dalam konferensi pers, Firli Bahuri menjelaskan kasus itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta atau total senilai Rp330 miliar. KPK menduga sebagian uang juga masuk ke kantong pribadi direksi.
KPK menyebut terdapat permintaan uang melalui transfer dan tunai sekitar Rp96 miliar yang kemudian diterima Budi Santoso dan Irzal Rinaldi, serta petinggi PT DI lainnya saat itu yakni Arie Wibowo, dan Budiman Saleh.
Penyidikan dugaan korupsi di PT DI itu berkaitan dengan penjualan dan pemasaran fiktif. Penjualan dan pemasaran fiktif itu diduga untuk menutupi kebutuhan dana PT DI demi mendapatkan pekerjaan di kementerian, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.
Setelah pengumuman penetapan tersangka itu, Budi Santoso ditahan ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Adapun Irzal Rinaldi ditahan di Rutan K4 KPK di Gedung Merah Putih KPK. (OL-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved