Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA KPK Firli Bahuri menegaskan KPK tidak kendur dengan adanya pimpinan baru. Ia menyampaikan bukti, bahwa selama masa kepemimpinannya, KPK juga tidak mengurangi upaya penindakan.
"Tentu kami sampai pada hari ini sudah berjalan kurang lebih, efektifnya 3 Minggu. Fokus kita sebagaimana saya sampaikan yaitu pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Fokus kedua adalah kita tidak sedikitpun mengurangi tindakan dalam rangka penegakan hukum," terang Firli di Gedung KPK (17/1).
Ia memperkuat pernyataannya dengan bukti beberapa kasus yang diungkap dan ditindak dalam kurun 3 Minggu, sejak kepemimpinannya di KPK.
"Selama tiga minggu ini mungkin kawan-kawan sudah mengikuti berapa orang yang sudah kita lakukan penahanan, berapa orang juga sudah dilakukan pencarian," tegasnya.
Firli juga mengatakan pihaknya akan maju terus dalam memberantas korupsi. Ia menyatakan ada beberapa kasus yang tengah ditangani KPK, meski ia tidak menyebut kasus apa saja .
"Juga kita tidak berhenti sampai di sini karena masih ada perkara-perkara tindak pidana korupsi khususnya yang kita kenal dengan case building," tandasnya.
Ia juga mengatakan bahwa 5 pimpinan KPK masih berada dalam satu garis semangat dan tekad dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"5 pimpinan memiliki tekad dan semangat yang sama yaitu melakukan pemberantasan korupsi khususnya yang merugikan keuangan negara," ujarnya.
Menurutnya, fokus KPK ke depan tidak hanya pada wilayah penindakan, melainkan juga pada upaya pengembalian aset negara dan penyelamatan keuangan negara.
"Sehingga nanti ke depan, penanganan korupsi itu tidak hanya sekedar memenjarakan orang. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga dimaksudkan untuk pengembalian kerugian negara. Khususnya nanti adalah aset recovery dan juga kita ingin menyelematkan keuangan negara kita," tandasnya.(OL-4)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved