Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RUANG kerja Komisioner KPU RI telah digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu menyusul operasi tangkap tangan (OTT) komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Tadi sudah bolak-balik petugas KPK dari sini (kantor Komisioner KPU) dan rumah dinas (komisioner KPU di Kalibata). Tepatnya sejak pagi tadi," kata salah satu petugas keamanan kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol nomor 27, Jakarta, Kamis (9/1).
Menurut pria yang enggan disebut namanya itu, beberapa petugas yang mengenakan identitas KPK telah masuk ke gedung sementara kantor KPU tersebut.
Baca juga: Pasca OTT, Perludem: KPU Harus Bisa Atasi Pragmatisme Masyarakat
Namun, ia tidak mengetahui apakah penggeledahan itu membuahkan penyitaan sejumlah dokumen.
Ia juga tidak mengetahui ruang komisioner KPU siapa saja yang dilakukan penggeledahan.
"Namun, sejak kemarin sore, kantor ini sudah steril (sejak dipastikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring operasi tangkap tangan KPK)," pungkasnya. (OL-2)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved