Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku sudah tidak bisa menghubungi anggotanya, Wahyu Setiawan, sejak sore ini.
Ia mengatakan Wahyu ada kunjungan kerja ke Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, Wahyu diketahui tidak keluar dari pesawat.
"Saya enggak hafal pesawatnya jam berapa (landing). Begitu pesawatnya landing, para penumpang turun. Loh kok yang turun hanya staf humas. Tapi Pak Wahyu kok enggak ada dalam rombongan. ini konfirmasi saya, setelah banyak berita ini," kata Arief di Jakarta, Rabu (8/1).
Arief mengatakan bahwa selain Wahyu, ada satu staf yang juga tidak keluar dari pesawat.
"Begitu pesawat landing ternyata Pak Wahyu enggak ikut turun pesawat dan teman-teman (KPU) kan enggak tahu karena sudah masuk dalam pesawat sudah duduk di tempat masing-masing kan. Ada stafnya Pak Wahyu, satu orang. Pak Wahyu bersama stafnya (tidak ikut keluar dari pesawat)," terang Arief.
Arief mengaku sempat berkomunikasi dengan Wahyu pada Rabu (8/1) pagi melalui Whatsapp. Ia mengaku sering berkomunikasi dengan jajaran komisioner perihal progres kinerja KPU. Terlebih saat ini masih proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Kami tiap hari kan berkomunikasi. Kalau sedang tidak bertatap muka kan berkomunikasi lewat grup Whatssap. Kami berkomunikasi biasa saja. Tadi kami pagi masih berkomunikasi (dengan Wahyu). Tapi, tadi sore saya coba hubungi (Wahyu) sudah enggak bisa," tutur Arief.
KPU sendiri menghormati kerja KPK sehingga menunggu informasi rinci dari hasil penyidikan terhadap Wahyu Setiawan. Namun pihaknya mendukung penanganan perkara ini bila disimpulkan Wahyu Setiawan terbukti melakukan rasuah. (X-15)
Baca juga: KPU Nyatakan Dukungan ke KPK Usut Tuntas Perkara Wahyu Setiawan
Baca juga: Komisioner KPU Kena OTT KPK, DPR : Pelajaran soal Integritas
Baca juga: Ketua KPU dan Tiga Komisioner Datangi KPK
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved