Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA 'Rano Karno' disebut turut menikmati uang dari kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menjerat adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Rano yang kala itu menjabat Wakil Gubernur Banten yang juga politikus PDIP disebut kecipratan uang senilai Rp700 juta dalam proyek tersebut.
"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan dakwaan dalam persidangan Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Selain Rano Karno, jaksa juga menyebut Ratu Atut diuntungkan dalam proyek tersebut. Kakak Wawan saat menjabat Gubernur Banten itu menikmati uang senilai Rp3,8 miliar dari proyek tersebut kurun waktu Oktober-Desember 2012.
Adapun Wawan disebut jaksa KPK menikmati Rp50 miliar dalam proyek tersebut. Pemilik PT Java Medica Yuni Astuti disebut menerima sebesar Rp 61,2 miliar dan sebagian uangnya dibagikan ke sejumlah pihak termasuk Rano Karno.
Jaksa KPK disebut menerima uang itu kurun waktu Juni 2012-Agustus 2013. Sebelumnya, Rano membantah perihal penerimaan uang ratusan juta tersebut.
Proyek pengadaan alat kedokteran di RS Rujukan Banten dilakukan pada Tahun Anggaran 2012. KPK mendakwa Wawan bersama Atut mengatur pengusulan anggaran dan mengatur pelaksanaan tender pengadaan proyek tersebut.
KPK menyatakan akibat kongkalikong itu negara merugi Rp79,7 miliar.
Atut dan Wawan disebut telah menaikkan anggaran dari Rp51 miliar menjadi Rp100 miliar. Setelah itu, Wawan juga melakukan sejumlah pertemuan untuk mengatur pemenang proyek hingga penentuan harga alat kedokteran.(OL-09)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved