Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi menyelisik dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
KPK memeriksa saksi seorang swasta bernama Reka Putra untuk tersangka Direktur sekaligus Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group Hong Arta John Alfred. KPK menelusuri pengakuan eks politikus PKB Musa Zainuddin soal dugaan aliran dana ke politikus lain dari partai tersebut yakni Jazilul Fawaid yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR.
"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait dugaan pemberian uang dari Musa kepada Jazilul Fawaid. Pemeriksaan ini terkait dengan penerimaan hadiah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (30/10).
Baca juga: Lukman dan Rommy Bersekongkol Loloskan Kepala Kanwil Jatim
Dalam perkara itu, Hong Arta diduga menyuap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary dan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti. Total ada 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Musa dan Hong Arta.
Kasus itu berawal ketika KPK meringkus Damayanti dan tiga orang lainnya pada 2016. Dari operasi tangkap tangan, KPK menyita uang sejumlah US$99 ribu. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.
Musa yang kala itu menjabat anggota Komisi V DPR terbukti menerima suap sebesar Rp7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Suap itu dilakukan agar Musa bisa memenangkan PT Windu Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkasa sebagai pemenang proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Komisi menduga duit yang diterima kepada Musa mengalir ke sejumlah koleganya di DPR dan petinggi PKB. Musa yang sudah dijatuhi hukuman selama sembilan tahun penjara itu kini mengajukan justice collaborator (JC).
"KPK masih mempertimbangkan apakah JC yang diajukan Musa diterima atau tidak. Apakah hal itu bisa membuka peran dari pihak lain dan apakah kemudian keterangan itu bisa berkontribusi membuka kasus lain yang lebih besar," kata Febri Diansyah.
Sebelumnya, KPK juga sempat memeriksa tiga politikus PKB yakni Jazilul, Fathan, dan Helmy Faishal Zaini sebagai saksi untuk Hong Arta. Penyidik mendalami keterangan mereka terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Musa kepada anggota DPR lainnya. (OL-8)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved