Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sering mengingatkan kepala daerah untuk tidak terjerumus ke dalam ranah pelanggaran tindak pidana korupsi. Itu termasuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk sosialisasi dan pencegahan rasuah.
"Saya sebagai Menteri Dalam Negeri, sebagai kepala Badan Perbatasan dan selama sebulan sebagai pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM sudah terus mengingatkan jajaran untuk menjauhi tindak pidana korupsi," tegasnya usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada penyelenggara negara bersama KPK di semua provinsi terkhusus area rawan korupsi. Terkhusus itu dalam tahapan perencanaan anggaran, potensi monopoli proyek, pembelian barang dan pengisian jabatan.
"Juga mengingatkan supaya berhati-hati terhadap masalah dana hibah dan bansos, hati-hati terhadap retribusi dan pajak," katanya.
Baca juga: Pasca-OTT, Wali Kota Medan Tiba di KPK
Bahkan, ia berharap Bupati Indramayu menjadi yang terakhir terlibat korupsi.
"Sayangnya tadi pagi masih ada satu lagi Wali Kota Medan tertangkap OTT KPK. Namun semuanya kembali pada diri masing-masing meskipun saya selalu meminta semuanya bekerja transparan dan untuk yang sudah tertangkap tentunya KPK memiliki bukti kuat dan kami akan mengeluarkan surat untuk pengisian jabatan supaya tidak ada kekosongan jabatan seperti yang sudah dilakukan di Indramayu," pungkasnya.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved