Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANGGAPI paparan ICW tentang temuan BPK soal penyimpangan dari BUMN, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan penyimpangan terjadi berkaitan dengan lemahnya Sistem Pengawasan Internal (SPI).
Menurutnya, posisi SPI seharusnya berada langsung di bawah menteri. Hal itu, kata Saut, dapat meningkatkan keefektifan kinerja SPI.
Namun ia mengaku pihaknya tidak bisa mengintervensi hal tersebut selain memberikan rekomendasi kepada menteri. Guna mengantisipasi adanya kerugian negara dari BUMN, KPK akan mulai menggodok pembentukkan unit baru untuk mengidentifikasi potensi kerugian negara yakni accounting forensic.
Baca juga: Soal OTT AP II, Kementerian BUMN tidak akan Intervensi
Saat ini, KPK memiliki kandidat potensial dari internal guna mengisi posisi accounting forensic tersebut.
"Ada beberapa SDM kita yang tingkatnya udah master degree dari beberapa negara dan dia sudah mulai bekerja. Sementara ini kita masukkan di salah satu direktorat," jelas Saut.
Fungsi dari unit tersebut, lanjut Saut, guna memastikan dengan detail uang negara yang masuk dan keluar dari perusahaan BUMN. Nantinya detail tersebut akan dipelajari apakah terdapat indikasi korupsi atau tidak.
"Sehingga kita bisa buktikan dan asset recovey-nya bisa lebih lancar. Dan mereka yang di penyidikan diharapkan punya knowledge sama. Nanti mereka ada di unit yang sama tapi yang satu ini lebih fokus di accountingnya," terang Saut. (OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved