Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TERJADI perbedaan pendapat antara pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau dalam memberikan penjelasan pada perkara sengketa hasil Pileg yang diajukan Partai NasDem di DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil 5 Provinsi Riau.
Partai NasDem meminta adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Bathin Solapan di tujuh TPS karena ada perselisihan suara antara C1 yang dimiliki saksi dengan C1 milik PPK.
Baca juga: Sidang MK, Saldi Isra Minta Semua Pihak tidak Bertele-tele
Melalui keterangan anggota Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya, pihaknya telah memberikan rekomendasi membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan suara ulang karena ada keberatan dari saksi NasDem. Menurutnya, kalau terjadi perbedaan antara C1, maka C1 plano adalah pedomannya.
"Namun, itu tidak dilakukan rekomendasi kami untuk menghitung surat suara ulang di kecamatan Bathin Solapan oleh PPK dan itu berlanjut ke (rekapitulasi) kabupaten dimana masih tidak melakukan juga (rekomendasi Bawaslu)," ujar Amir di Gedung MK, Jakarta, Kamis (18/7).
Menanggapi hal tersebut, hakim MK, Arief Hidayat, menanyakan hal itu ke KPU Riau apakah benar tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu Riau. Oleh Anggota KPU Riau, Firdaus membantah hal tersebut dengan mengatakan sudah membuka kotak suara di 3 TPS di tingkat kecamatan, tapi 4 TPS dibuka kotak suara di tingkat kabupaten.
Hakim Arief mengatakan, "Ini gimana ada dua keterangan yang beda. Menurut KPU sudah, tapi Bawaslu belum. KPU ada alat bukti?" tanyanya.
Firdaus mengatakan, "Ada, berupa jawaban tertulis keterangan KPU Bengkalis dan sudah disampaikan dalam alat bukti kita," katanya.
Namun, Bawaslu Riau masih bersikeras bahwa KPU Bengkalis belum menjalankan rekomendasinya.
Dari pihak terkait, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui kuasa hukumnya, Surya Budiman, mengatakan kotak suara sudah dibuka semua di PPK. "Permasalahanya pemohon meragukan C1 plano itu dan meminta penghitungan suara ulang secara manual," ucapnya.
Baca juga: Calon DPD NTB Siap Jawab Tudingan Foto Terlalu Cantik
Terhadap perbedaan pendapat tersebut, Arief mengatakan, jika perkara ini diteruskan akan memanggil saksi. MK, bisa ragu-ragu dengan keterangan termohon dan pihak terkait dan bisa percaya pada Bawaslu atau bisa sebaliknya. "Nanti kita cek, kita berpegang pada keterangan tertulis dan bukti berita acara rekap," tandas Arief.
Sebelumnya, Partai NasDem melayangkan gugatan PHPU Pileg di Riau, di mana melalui kuasa hukumnya menduga ada kecurangan dan penggelembungan suara di Dapil Bengkalis 3 dan 5. Di dapil 5 ada penambahan suara untuk PKB sebanyak 37 suara menjadi 3.033, sedangkan NasDem tidak bertambah dengan hanya mendapatkan 2.998 suara. (OL-6)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
DPP PPP diminta untuk bertindak tegas kepada individu atau kelompok yang berniat melemahkan PPP dengan cara-cara yang tidak baik.
MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved