Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menghadiri sidang hari kedua dengan agenda pemeriksaan pendahuluan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg di Mahkamah Konstitusi.
"Hari ini KPU menghadapi sidang pendahuluan PHPU Pileg untuk pemeriksaan 9 Provinsi, 59 partai, dan 5 perorangan, tanpa perkara DPD. Sehingga, total kami menghadapi 64 perkara dalam sidang pemeriksaan pendahuluan hari kedua," ujar Hasyim di Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/7).
Hasyim mengatakan untuk panel 1 memeriksa tiga provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Barat. Untuk Provinsi NTT terdapat 6 pemohon partai. Lalu untuk Provinsi DKI Jakarta ada 6 pemohon yang meliputi 5 partai dan 1 perorangan. Untuk Provinsi Sulawesi Barat ada 7 pemohon partai. Total, 19 perkara diperiksa untuk panel 1.
Baca juga: NasDem Fokus Ajukan Sengketa Hasil Pileg
Untuk panel 2, MK menyidangkan perkara dengan tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Banten dan Lampung. Untuk Provinsi Jawa Tengah ada 9 pemohon meliputi 7 partai dan 2 perorangan. Lalu untuk Banten ada 9 pemohon partai dan Provinsi Lampung ada 3 pemohon partai. Total, 21 perkara yang disidangkan.
Untuk panel 3, MK juga menyidangkan tiga Provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk Sulsel ada 9 pemohon partai. Sulut memiliki 9 pemohon partai, meliputi 7 pemohon partai dan 2 perorangan dan Sulteng ada 6 pemohon partai. Total, 24 perkara yang diperiksa MK.(OL-5)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved