Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GEJOLAK tengah terjadi di internal Partai Golkar. Bursa calon ketua umum Golkar tengah memanas. Dua calon yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo menjadi dua sosok yang ramai diusung kader-kader Golkar berbagai daerah.
Pengamat politik Burhanuddin Muhyadi mengatakan keduanya sama-sama memiliki jabatan dan basis pendukung. Meski begitu, terdapat faktor lain yang juga akan sangat memengaruhi keputusan akhir akan sosok ketua umum Golkar yang baru.
"Ada variabel lain yang menentukan. Variabel restu Jokowi turut menentukan karena sifatnya simbiosis mutualisme," ujar Burhan, dalam diskusi Indopol Research Center, di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Minggu (7/7).
Burhan mengatakan Golkar adalah partai yang tidak bsa jauh dari kekuasaan. Di satu sisi, Jokowi juga membutubkan Golkar.
Baca juga: JAM Golkar Nilai Ada Sinyal Istana Dukung Airlangga Pimpin Golkar
"Bagaimanapun Jokowi pasti ingin soft landing di 2024. Dukungan Golkar besar untuk Jokowi. Dukungan politik dari Golkar ke Jokowi sangat memengaruhi jalannya pemerintahan Jokowi. Kursi Golkar di parlemen juga besar, ada sekitar 85 kursi," ujar Burhan.
Burhan menyakini, Jokowi akan cari sosok ketua umum Golkar yang bisa berkolaborasi. baik untuk tetap menyamankan Golkar dan untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi.
Meski begitu, Burhan mengatakan kondisi masih sangat cair dan bisa berubah.
Hasil pertemuan pada pelaksanaan musyawarah nasional yang direncanakan dilaksanakan pada Desember 2019 mendatang juga akan bisa menentukan.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga mengatakan tidak menampik besarnya pengaruh restu Jokowi dalam bursa pencalonan ketua umum Golkar.
Meski memiliki pendukung yang besar dan jabatan, kedekatan dengan Jokowi juga akan sangat menentukan.
"Siapa yang direstui Jokowi memang saya kira itu yang akan memimpin Golkar. Semua kawan di daerah juga sadar atmosfernya begitu," ujar Andi
Andi mengatakan yakin semua unsur Golkar juga menyadari peran Jokowi tersebut. Untuk itu dia berharap tidak ada perseteruan serius di internal Golkar terkait pencalonan ketua umum.
"Jadi yang terjadi sekarang seperti hanya gimmick, semoga jangan sampai membuat luka atau masalah untuk internal Golkar. Jangan saling menyerang apalagi menyerang personal seperti mengurusi ijazah segala macam," ujar Andi. (OL-2)
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei meninggal dunia akibat ditikam. Golkar mendesak polisi usut tuntas dan tangkap pelaku.
Sarmuji menilai posisi yang diemban Bahlil saat ini sangat menantang, mengingat gejolak perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok energi internasional.
Musda harus menjadi momentum krusial untuk melahirkan strategi nyata dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekonomi daerah.
Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.
Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved