Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMAT atas kemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Kemenangan ini bukan hanya milik para pendukung Jokowi. Namun, kemenangan ini adalah berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua umum Komunitas Penggerak Ekonomi Rakyat Jokowi-Amin (Koper Jomin) Ayep Zaki, menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca juga : Jokowi: Jangan Ada Lagi 01 dan 02
"Seluruh tahapan Pilpres sudah selesai. Mari kita bersatu untuk membangun Indonesia," kata Zaki dalam pesan singkat yang diterima Media Indonesia, Kamis (27/6)
Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Jadi, kata dia, tidak ada upaya hukum lain yang bisa menganulir keputusan MK tersebut.
"Seluruh masyarakat harus menerima keputuan MK ini. Jadi, tidak ada lagi kubu 01 maupun 02," jelasnya.
Diketahui, MK telah memutuskan sidang sengketa Pilpres tahun 2019 yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno malam ini. Dengan putusan ini, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tetap memenangkan Pilpres 2019. (OL-7)
Proyek ini tak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat
Panti asuhan itu antara lain Panti Asuhan Al Andalusia, Panti Asuhan Al Ikhwaniyah, Panti Asuhan Al Mubarokah, Panti Asuhan Kasih Mandiri Bersinar, Panti Asuhan Rumah Shalom
Hari Amal Sedunia yang diperingati setiap 5 September menjadi momen penting untuk mengakui dan merayakan upaya membantu sesama melalui kegiatan sukarela dan filantropi.
Mereka menggambarkan perlakuan terhadap anak-anak yang mengalami cedera yang dilakukan dengan sengaja, ditembak di bagian dada dan kepala secara sengaja
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Dapur-dapur itu didirikan untuk menyediakan konsumsi kepada saksi Amin, baik yang bertugas di dalam maupun luar TPS.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved