Dapur Rakyat Halal AMIN Ditempatkan Jauh dari TPS

DAPUR Rakyat Halal (DRH) Anies-Muhaimin (AMIN) tak akan didirikan di lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Nasional DRH Amin, Sabriati Aziz untuk membantah kabar yang beredar. Pihaknya menyadari, pendirian DRH Amin tidak boleh mengganggu jalannya pemungutan suara di TPS pada Rabu (14/2) mendatang.

"Kami sudah mengantisipasi jangan sampai dapur ini jadi mengganggu. Enggak sama sekali (didirikan di lokasi TPS)," ujarnya dalam acara Peluncuran DRH Amin di Jakarta, Jumat (9/2).

Ia mengatakan rencananya ada 50 ribu titik DRH Amin di seluruh Indonesia. Dapur-dapur itu didirikan untuk menyediakan konsumsi kepada saksi Amin, baik yang bertugas di dalam maupun luar TPS. Namun, pihaknya juga akan menawarkan makanan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Baca juga : Cak Imin Ajak Relawan Kerja Keras Jaga Suara Perubahan

Menurutnya, DRH Amin tak hanya berbentuk dapur umum yang didirikan oleh para relawan Amin, tapi juga mencakup dapur dari para relawan yang memiliki usaha di bidang kuliner. Salah satunya adalah bantuan dari Perhimpunan Rumah Makan Padang di Jawa Barat.

"Kawan-kawan dari Jawa Barat, Perhimpunan Rumah Makan Padang, mereka memberikan kontribusi berupa dapur. Kami sudah siapkan spanduk seragam seluruh Indonesia dan kita kirimkan ke teman-teman untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul gerakan rakyat," terang Sabriati.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pendirian dapur umum di lokasi TPS bakal menimbulkan persepsi kepada masyarakat, baik sebelum maupun sesudah masuk ke TPS. Menurutnya, itu bakal mempengaruhi pilihan pemilih. Hal tersebut disampaikan Hasyim saat menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya tanggapan KPU terkait rencana pendirian dapur umum oleh Timnas Amin di TPS.

Baca juga : Timnas Amin Siapkan Saksi Kawal Seluruh TPS

"Kalau ada buka tenda seperti itu, dapur umum, atau memberikan makanan pasti akan menggunakan identitasnya," ujar Hasyim.

"Situasi seperti ini akan menimbulkan persepsi, dan sebelum serta sesudah masuk TPS akan dianggap mempengaruhi pilihan. Hal seperti ini akan menimbulkan problem dan komplain dari pihak lain," sambungnya.

Meski konsumsi yang dimasak nantinya akan dibagikan ke saksi Amin, Sabriati menyebut pihaknya juga bakal menawarkan kepada petugas KPPS. Namun, pemberian konsumsi yang dimasak di DRH Amin kepada petugas KPPS tidak bersifat memaksa. (Z-8)