Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai memenuhi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Kamis (27/6) malam.
Mereka berkumpul jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Berdasarkan pantauan di lapangan, para pendukung Prabowo-Sandi mulai berkumpul di depan kediaman Prabowo sejak pukul 18.00 WIB dan semakin ramai hingga saat ini.
Baca juga: Yakin Menang, KPU Nilai Konstruksi Hukum Kubu Prabowo Tak Jelas
Para pendukung Prabowo-Sandi ada yang berkumpul di depan kediaman Prabowo dan di depan Kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara VI, Jakarta.
Prabowo-Sandiaga bersama pimpinan partai koalisi Indonesia Adil Makmur menggelar nonton bareng pembacaan putusan MK di kediaman Prabowo sejak Kamis siang.
Pimpinan parpol koalisi yang hadir antara lain Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved