Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEDIAMAN calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Hambalang Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sepi hingga sore hari saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sidang putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis (27/6/2019).
Pantauan wartawan di lokasi, sejak siang hingga sore hari tak nampak kesibukan di Padepokan Garuda Yaksa (PGY) itu. Yang ada hanya nampak tim pengamanan tengah berjaga di gerbang masuk yang serba berwarna coklat.
Sedangkan pada pagi hari, aktivitas di kediaman Prabowo itu sebatas persiapan pengawalan Capres nomor urut 02 itu menuju rumahnya di Kertanegara Jakarta.
Baca juga : MK Anggap Keterangan Saksi Prabowo Hairul Anas tidak Relevan
Berangkat dari sini pukul 11.30 WIB menuju Jakarta naik mobil dengan pengawalan," ujar salah satu anggota satuan pengamanan di rumah Prabowo yang berlokasi di Hambalang, Arif seperti dikutip dari Antaradi.
Menurutnya, tidak ada acara khusus disiapkan Prabowo di Hambalang berkaitan dengan sidang putusan MK terkait sengketa PHPU. Terlebih, Rabu kemarin Prabowo baru saja pulang dari Jerman.
Kemarin baru pulang dari Jerman, baru hari ini ke Jakartalagi. Bapak memang sehari hari pulangnya ke sini, kalau (rumah) yang di Jakarta paling untuk pertemuan soal kerja. Kalau pertemuan jumlah pesertanya banyak baru di sini, di sini bisa nampung 5.000 orang," kata Arif.
Seperti diketahui, sejak siang hari, MK melaksanakan sidang putusan sengketa PHPU di Gedung MK Jakarta. Hanya saja, kini terjeda ketika memasuki waktu Magrib. (Ant/OL-7)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Jika pada panggilan kedua Juni mendatang pihak termohon tetap mangkir, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan secara paksa.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved