Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku tak mempermasalahkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memajukan jadwal sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.
Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya sudah memprediksi MK akan mempercepat pembacaan putusan tersebut. ". Kita tidak ada masalah," kata Andre, ketika dihubungi Senin (24/6).
Lebih lanjut, Andre menegaskan, pihaknya menghormati keputusan majelis hakim MK tersebut. Ia hanya meminta MK dalam putusannya mampu menghadirkan keadilan.
Selain itu, ia mengatakan dalam keputusan tersebut tidak hanya bertanggungjawab jawab kepada masyarakat Indonesia, tapi juga kepada tuhan Yang Maha Esa.
"Yang pasti kita mengikuti proses MK saja, kami hormati, emang tanggal 28 itu kan paling lama. Tapi yang jelas sekali lagi kami menghormati dan kami menghimbau kepada hakim MK bahwa pertanggung jawaban itu bukan hanya diserahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, hasil ini juga akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT," ungkap Andre.
Dengan telah ditetapkannya jadwal pengucapan putusan tersebut, ia memastikan, BPN tak akan mengerahkan massa ke MK. Hal tersebut, kata ia, sesuai dengan instruksi Prabowo untuk menempuh jalur konstitusional.
"Kita tidak akan menberabkan massa, kan kami sudah mengimbau agar tidak mengerahkan massa turun ke jalan," kata Andre.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni maju menjadi 27 Juni 2019.
"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Senin (24/6). (OL-7)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved