Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua memberikan semangat kepada sembilan anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang akan mengeluarkan keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kita datang untuk memberikan suntikan moril kepada 9 orang anggota MK agar memutuskan PHPU 2019 dengan jujur," kata Abdullah Hehamahua dalam agenda unjuk rasa di Patung Kuda, Senin (24/6).
Baca juga: MK Minta Semua Hormati dan Laksanakan Putusan Hakim
Selain itu, Abdullah Hehamahua juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengusutan kepada anggota KPPS yang meninggal ketika bertugas.
"Ada 600 nyawa lebih petugas KPPS meninggal dalam waktu relatif sama, tapi tidak diselidiki, kita minta Komnas HAM menyelidiki, Majelis Internasional juga harus melakukan investigasi," ujarnya.
Unjuk rasa dilakukan di Jalan Merdeka Barat tepatnya di hadapan Patung Kuda. Akibat unjuk rasa tersebut sepanjang jalan dari arah patung kuda menuju MK dilakukan penutupan.(OL-5)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Jika pada panggilan kedua Juni mendatang pihak termohon tetap mangkir, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan secara paksa.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved