Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DITEMUI saat jeda sidang, Ketua Tim Hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapannya terkait permintaan salah satu tim hukum Prabowo-Sandi yang meminta agar saksi-saksi tim hukum Jokowi-Amin diberikan pengawalan selama skorsing sidang agar tidak bertemu dengan tim hukum 01.
"Tidak apa-apa, kami tidak pernah mengajari saksi untuk ngomong gini-gitu," ujar Yusril di Gedung MK, Jumat (21/6).
Yusril kemudian menjelaskan yang terpenting saksi telah menyampaikan esensi jawaban untuk menyanggah saksi tim hukum Prabowo-Sandi, Hairul Anas yang menyebut materi 'Kecurangan bagian dari Demokrasi' disampaikan Kepala Staf Presiden Moeldoko ataupun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada saat dilangsungkannya Training of Trainers (TOT) bagi saksi utusan partai koalisi pengusung Jokowi-Amin, 20-21 Februari lalu.
Baca juga: Bawaslu Benarkan Saksi Jokowi Soal tak Ada Protes Suara Pilpres
"Yang penting esensinya dia mengatakan itu bukan slide Pak Moeldoko, bukan slide Pak Hasto, dan dia sendiri yang bikin. Dan dia sudah terangkan arti kata-kata bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi dan sudah jelas artinya seperti saya jelaskan tadi," tegas Yusril.
Sebelumnya, saat sidang diskors, anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Anas Nasrullah, meminta majelis hakim agar diberikannya pengawalan kepada saksi-saksi tim hukum Jokowi-Amin. Hal itu karena saat menyampaikan kesaksiannya terpaksa harus dihentikan karena memasuki jam untuk salat Jumat dan istirahat.
"Kami mohon dari majelis hakim agar saksi ini tidak menemui 01 terlebih dahulu dalam masa skorsing itu, dan saksi-saksi lainnya, ini dijaga agar tidak bertemu dengan kuasa hukum atau pihak-pihak 01 sehingga dia dikawal dan dijaga oleh petugas," ujar Nasrullah. (OL-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved