Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKSI salah satu saksi dari tim hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf, Anas Nashikin, mengundang gelak tawa di dalam persidangan.
Momen tersebut muncul saat Anas yang merupakan panitia pelaksana Training of Trainers (TOT) bagi saksi utusan partai koalisi pengusung Jokowi-Amin sekaligus pemateri acara training tersebut dicecar sejumlah pertanyaan, baik oleh hakim konstitusi maupun tim hukum Prabowo-Sandi.
Salah satunya, muncul ketika hakim Manahan Sitompul bertanya kepada Anas perihal tempat pelaksaan training yang dilaksanakan pada 20-21 Februari.
Anas kemudian menjawab dengan ejaan yang terbata dan mengaku kesulitan dalam melafalkan huruf r. Hal tersebut lantas memancing galak tawa di dalam persidangan.
"Bertempat di Hotel El Royale. Mohon maaf, huruf r saya agak kurang, jadi agak susah huruf r nya," ujar Anas, Jumat (21/6).
Pernyataan lain Anas juga membuat suasana sidang yang tegang menjadi mengendur sesaat.
Baca juga: Saksi Akui Proses Rekap Nasional Berlangsung Hangat
Momen tersebut muncul kala anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan, menyecar Anas perihal penyusunan salah satu materi yang diberikannya saat training.
Anas menjawabnya dengan menganologikan hal itu dengan obat batuk.
Menurut Anas, minum obat batuk akan mampu mengatasi macam-macam sakit batuk. Pun begitu halnya dengan materi yang ia susun. Yang ia maksud dengan aplikasi Jamin maupun pengorganisasian saksi yang baik dapat mengantisipasi kecurangan-kecurangan di dalam pemilu
"Jadi pada saat penyusunan dulu situasinya tidak seserius ini sebetulnya. Kira-kira filosofinya itu begini, Anda batuk, mau batuk kering, batuk ini, minum Konidin, kira-kira begitu."
"Jadi filosofinya waktu itu sederhana, runtutan materi itu disampaikan agar peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi, dibantu dengan aplikasi Jamin, akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan, gitu kesimpulannya. Jangan dibalik, kalau dibalik bahaya. Karena kalau dibalik, Anda minum konidin maka Anda batuk," tutur Anas.
Tidak ayal pernyataan Anas tersebut mengundang gelak tawa di persidangan. Hakim I Dewa Gede Palguna pun turut mengungkapkan kejenakaan Anas.
"Saksi ini memang lucu," kata Dewa.
Sesaat setelahnya sidang diputuskan diskors oleh majelis hakim hingga pukul 14.00 WIB karena sudah tiba waktu untuk Salat Jumat. (OL-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved