Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menghadirkan ahli teknologi informasi (TI), Marsudi Wahyu Kisworo, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Ketua KPU Arief Budiman, pihaknya merasa cukup optimistis untuk membantah dalil dari kubu Prabowo-Sandi.
"Cukup (optimistis) apa yang dijelaskan oleh Prof Marsudi tadi menurut saya cukup mampu menjelaskan semua hal yang tadi malam diperdebatkan (dalam pemeriksaan saksi 02)," ujar Arief di Jakarta, Kamis (20/6)
Menurutnya, saksi-saksi yang diajukan kubu Prabowo-Sandi mampu ditangkal oleh KPU melalui pertanyaan yang diberikan kepada para saksi 02.
"Oleh karena kami sudah cukup menjelaskan apa yang kita mau, makanya kita tidak mengajukan saksi. Nah kemudian, kita menghadirkan dua ahli. Satu memberikan penjelasan tertulis dan satu hadir memberikan penjelasan langsung (dipersidangan MK)," tutur Arief.
Baca juga: Moeldoko: Ada Upaya Giring Publik bahwa 01 Curang
Dalam kesempatan yang sama, Ketua kuasa hukum KPU Ali Nurdin merasa puas dengan keterangan ahli dari pihaknya. Sebagai ahli TI, Marsudi dinilai mampu menjelaskan soal Situng yang selama ini dipermasalahkan oleh kubu 02.
"Beliau juga dulu arsitek IT KPU. Dalam keterangannya menyatakan sistem IT KPU sudah cukup bagus, kredibel. Kenapa? Karena yang akan digangguin website-nya. Situngnya sendiri berupa database yang tidak bisa diganggu,"
"Tuduhan yang menyatakan bahwa Situng direkayasa, bisa diotak-atik untuk menguntungkan salah satu pihak tidak benar. Kalau sudah begitu kan kira-kira selesai persidangannya. Tugas kami selaku kuasa hukum sudah meyakinkan Mahkamah dengan menghadirkan saksi (ahli) dan alat bukti yang cukup," tandas Ali. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved