Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan alasan pihaknya tidak menghadirkan saksi lantaran keterangan saksi dari pihak pemohon (Prabowo - Sandi) telah terjawab dalam persidangan kemarin.
"Karena memang kemarin sudah dijawab dengan baik dan sudah diberikan kepada Mahkamah," kata Ilham di Gedung MK, Kamis (20/6).
Menurutnya, keterangan saksi dari pihak pemohon soal situng (sistem hitung) perlu diterangkan dengan jelas. Hal itu karena situng sejatinya tidak bermasalah.
Baca juga: KPU tidak Hadirkan Saksi Fakta di Sidang MK
Situng, kata Ilham, merupakan wahana yang disediakan untuk mewujudkan transparansi dan menghendaki publik untuk melakukan kontrol.
"Hasl resmiya menggunakan rekapitulasi berjenjang TPS sampai Provinsi. Jadi sekali lagi, situng bukan hasil resmi dan sekarang ini hasil situng dengan hasil rekapitusi tidak berbeda jauh hanya berbeda 0 sekian persen," tukas Ilham.
Dalam sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum hari ini, KPU tidak menghadirkan saksi fakta dan hanya menghadirkan satu saksi ahli, yakni Marsudi Wahyu Kisworo. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved