Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SIDANG sengketa hasil Pilpres 2019 terus berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang hari ini (19/6), Tim Hukum Prabowo-Sandi sebagai pihak pemohon menghadirkan tujuh saksi untuk memberikan keterangannya.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai kesaksian para saksi di persidangan belum mampu untuk membuktikan dalil-dalil argumentasinya.
"Saksi ternyata tidak kredibel, dalam arti kesaksian sebenarnya kurang relevan dengan dalil yang coba dibuktikan. Sebenarnya lebih banyak memberikan opini, ketimbang fakta," ujar Bivitri pada Rabu (19/6)
Menurut Bivitri menyampaikan opini dan kesimpulan merupakan kewenangan ahli di dalam persidangan, dan bukan kewenangan seorang saksi. Menurutnya, hakim tidak akan teryakinkan bila bukan ahli yang memberikan opini.
"Jadi dia banyak sudah berpendapat, walaupun seharusnya saksi itu yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri. Jadi tidak boleh menyimpulkan, memberi opini itu tugasnya ahli," terang Bivitri.
Baca juga : Hakim MK Cecar Saksi Prabowo-Sandi Soal Keberadaan si Udung
Ia pun mengungkapkan, banyak saksi yang setelah menyampaikan kesaksiannya dan diklarifikasi lebih lanjut oleh hakim MK kepada pihak termohon dan terkait tidak mampu untuk menjawabnya.
Lebih lanjut Bivitri menilai, kesaksian perihal telah terjadi kecurangan pemilu yang sifatnya TSM seperti yang didalilkan juga tidak mampu dibuktikan oleh para saksi di dalam persidangan.
"Hakim harus diyakinkan bahwa si saksi itu sedang membuktikan sesuatu yang sifatnya TSM. Nah, TSM itu seharusnya bisa dikaitkan dengan selisih suara. Jadi kalau kecurangan iya, tapi kalau sporadis itu tidak TSM, tidak ada pengaruhnya, tapi selisih suara itu belum berartk terbukti TSMnya," tutur Bivitri.
Selain dinilai memiliki kepentingan tersendiri, saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon pada sidang kali ini, juga dinilai tidak mentaati ketentuan yang berlaku dalam persidangan di MK.
Lebih jauh Bivitri menduga, jika hadirnya para saksi digunakan oleh pihak pemohon sebagai ajang mencari panggung. Menurutnya, ada wacana dibalik sekedar menang atau kalah dan persidangan di MK.
Bivitri menduga hal tersebut guna memperkuat narasi awal yang telah dibangun oleh pihak paslon 02, bahwa Prabowo-Sandi merupakan pemenangnya Pilpres 2019 dan bila kalah pastinya telah terjadi kecurangan.
"Kelihatannya sampai detik ini pun mereka mau bilang memang kecurangan telah terjadi. Untuk menunjukan kepada konstituenya, bersikeras bahwa sesungguhnya pak Prabowo lah yang menang dan satu-satunya jawaban kenapa bisa dianggap kalah karena semua orang, termasuk MK berkonspirasi menentang Pak Prabowo," tutup Bivitri. (OL-7)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved