Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi mulai mendatangkan saksi untuk memperkuat gugatannya.
Menurut ketua kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin, kesaksian dari saksi BPN tersebut hanyalah bersifat asumsi belaka.
"Kalau menurut saya masyarakat Indonesia bisa lihat ya. Dari tiga (saksi) yang ada, yang tuduhan KPU curang terbukti tidak? Ada tidak keterangan saksi yang tunjukan KPU merubah suara? Kan tidak ada. Yang lain (keterangannya) tidak signifikan, hanya asumsi," ujar Ali di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6)
Baca juga : Tim Hukum Jokowi-Amin Keberatan Atas Penambahan 2 Saksi
Adapun tiga saksi yang sudah dihadirkan oleh BPN ialah Agus Maksum, Idham, dan Hermansyah. Lebih lanjut, Ali menuturkan dari ketiga kesaksian tersebut tidak relevan dalam menjawab soal adanya 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap invalid serta tudingan adanya penggelembungan suara.
"Kalau pemohon mau membuktikan bahwa dalil perolehan suara lebih besar daripada pihak terkait (TKN 01) maka tunjukan saksi di tingkat provinsi atau saksi di kabupaten. Kan harusnya ada, tapi enggak ada. Semua enggak relevan," jelas Ali.
Menurutnya, ketiga saksi tersebut seharusnya bicara fakta dimana majelis hakim MK akan menilai keterangan tersebut.
KPU, kata Ali akan menghadirkan saksi yang akan memberikan fakta untuk menangkal tuduhan BPN.
"Hakim bicara fakta, jangaj lupa tugas hakim tiga, memeriksa, mengadili, memutus. Bukan analisa. Hakim memeriksa berdasarkan fakta. Kalau saksi KPU kan bicara fakta, bicara penyelenggaraan, bicara proses (pemilu)," tandas Ali. (OL-7)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved