Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uni memgajukan penambahan saksi kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan ketua kuasa hukum BPN, Bambang Widjojanto saat persidangan sengketa hasil pilpres hari ini.
Ia mengajukan 30 saksi untuk persidangan pemeriksaan saksi besok hari.
"Jumlah (saksi) 15 fix. Pak bambang yang menentukan yang besok akan kami ambil sumpahnya. Jangan berikan beban itu kepada mahkamah," ujar hakim MK Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta, Rabu (18/6).
Baca juga : Alasan MK Membatasi Jumlah Saksi
MK juga tidak mau ambil pusing untuk menyeleksi siapa saja saksi yang akan dihadirkan BPN. Sebelumnya, Bambang juga meminta kepada Hakim MK untuk menyeleksi siapa saja dari 30 saksi yang pantas untuk dihadirkan pada persidangan lanjutan besok hari.
"Soal menentukan mana (saksi) itu wilayah pihak (BPN). Jangan tambah beban Mahkamah terkait hal-hal seperti ini," tandas Saldi.
Hakim MK lainnya, Suhartoyo mengatakan, pihaknya tidak mau banyak mendatangkan saks, jika kualitasnya tidak bagus. Aturannya, terhadap masing-masing pihak hanya dibatasi 15 orang dan 2 saksi ahli.
"Kalau tidak membatasi kami juga akan berhadapan situasi tidak bisa memeriksa secara optimal. Mahkamah ingin menggali kualitas kesaksian dari pada kuantitas, saksi" ucap Suhartoyo. (OL-7)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved