Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH massa aksi tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat terlihat membaca kitab suci Alquran di sela-sela aksi damai disekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Selasa (18/6).
Pantauan Antara, massa aksi tersebut berasal dari solidaritas alumni Universitas Indonesia (UI) yang berkumpul sekitar 100 meter dari depan Gedung MK. Selain membaca Alquran, sebagian dari massa aksi itu juga melakukan orasi, menuntut keadilan hasil Pemilihan Umum 2019, dan berharap MK dapat memberikan putusan yang adil.
Selain itu, massa aksi juga membawa sejumlah poster yang mengutip beberapa isi kitab suci di antaranya 'janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan (Imamat: 19:15). Tepat pukul 11.30 WIB, massa aksi membubarkan diri menuju masjid terdekat untuk melaksanakan salat zuhur.
Sejumlah barikade beton pembatas dan kawat berduri yang dibentangkan di depan Gedung MK, dengan penjagaan dari ratusan personel kepolisian dan TNI. Selain itu, berbagai kendaraan taktis kepolisian, motor pengurai massa, dan lain-lain disiagakan di beberapa titik di sekitar depan Gedung MK.
Baca juga: Bawaslu Nyatakan Anies dan Luhut tidak Melanggar Pidana Pemilu
Dalam sidang lanjutan PHPU yang digelar pagi ini, majelis hakim MK mengagendakan untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon yaitu
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tim kuasa hukum Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, dan Badan Pengawas Pemilu.
Sebelumnya, MK telah melakukan sidang perdana yang merupakan sidang untuk mendengar permohonan dari calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Jumat (14/6) lalu.
Di tempat yang sama juga digelar aksi damai dari Komunitas pencinta superhero Indonesia menyampaikan pesan agar semua pihak lebih
mengutamakan perdamaian bangsa dibandingkan harus terlibat konflik pemilu yang kini memasuki tahapan sidang gugatan di MK.
"Kami hadir memakai kostum superhero supaya menarik perhatian masyarakat, kami sampaikan seruan perdamaian," kata Koordinator Komunitas pencinta superhero Indonesia, Riko Maukaro, saat aksi di sekitar Tugu Patung Kuda, Jakarta. (OL-1)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.
UUPPHI perlu dipahami sebagai hukum formil tentang penegakan ketentuan hukum ketenagakerjaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.
Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved