Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA tim hukum Prabowo-Sandi, Dorel Almir, mengungkapkan kemungkinan pihaknya hari ini akan segera menyerahkan alat bukti yang kurang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 12 truk alat bukti yang sudah disiapkan sebelumnya, Dorel menyebut baru 4 yang siap dikirim ke MK.
"Untuk yang hari ini kemungkinan 4 truk," tutur Dorel saat ditemui di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).
Empat truk tersebut berisi dokumen-dokumen C1 yang telah dikumpulkan menjadi alat bukti Prabowo-Sandi. Dokumen C1 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Bali dan Jogja.
"Selanjutnya nanti menyusul bagian lain, jadi hari ini kita lengkapi dulu alat bukti yang masih kurang," tutur Dorel.
Baca juga: MK Nilai Alat Bukti Gugatan Prabowo-Sandi Tak Lengkap
Dorel mengaku penyerahan bukti ke MK harus dilakukan secara bertahap. Saat ini tim kuasa hukum Prabowo-Sandi masih melakukan proses fotokopi penggandaan alat bukti yang belum selesai.
"Kendalanya yang pertama adalah proses fotokopi atau penggandaan memerlukan ketelitian dan kehati-hatian ya, tentu kita harus menyampaikan yang benar-benar cermat danteliti lagi agar alat bukti itu tidak tumpang tindih," jelasnya.
Dorel pun memastikan Prabowo-Sandi akan tetap menyerahkan 12 truk alat bukti ke MK.
"Kita tetap akan menyerahkan keseluruhan seperti yang sudah disampaikan dalam persidangan kemarin. Ini kita terus berkoordinasi dengan MK," pungkasnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved