Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAJELIS hakim Mahkamah Konstitusi menerima protes Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta perpanjangan hari guna menyiapkan berkas jawaban dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.
Sebelumnya jadwal untuk sidang dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dan terkait digelar pada Senin (17/6). Namun KPU merasa keberatan karena pihaknya harus menyiapkan lagi jawaban atas perbaikan gugatan kubu 02. KPU meminta Sidang berikutnya pada Rabu (19/6), tapi MK memutuskan pada Selasa (18/6).
"Ya KPU harus siap hari Selasa. Tapi begini saya ingin sampaikan sebagai bagian dari penghormatan terhadap proses persidangan, KPU akan memberikan jawaban atas perbaikan permohonan pemohon (kubu 02)," ungkap Ketua KPU Arief Budiman di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).
Keberatan yang disampaikan KPU semata karena persoalan teknis. Arief mengungkit pengalaman pihaknya yang susah untuk memberangkatkan 36 anggota KPU Jawa Timur ke Jakarta karena kesulitan mendapatkan tiket pesawat.
Baca juga: BW: Yusril tidak Bisa Counter Ratusan Argumen Kami
"Apalagi ini ada 34 provinsi plus kemungkinan 514 Kbupaten/kota (untuk dihadirkan ke Jakarta). Kami merasa dan meyakini ini agak susah. Mencari transportasi apalagi dari jarak jauh, apalagi di hari Sabtu/Minggu. Itulah mengapa tadi kami sampaikan kalau Senin rasanya kesulitan (menggelar sidang)," jelas Arief.
Sebelummya, Ketua MK Anwar Usman, meminta pada pihak termohon (KPU), terkait (TKN) dan Bawaslu memberikan jawaban untuk menanggapi permohonan yang telah dibacakan tim Prabowo-Sandi maksimal sebelum waktu sidang pukul 09.00 WIB, Selasa (18/6).
"Majelis sudah bermusyarawah, permohonan termohon dikabulkan sebagian. Artinya tidak hari Senin (17/6), tapi hari Selasa (18/6)," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019. (X-15)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved