Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto yang menyinggung kasus Bowo Sidik Pangarso (BSP) terkait dengan Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019.
"Ada 400, 600, atau kalaupun 1 juta amplop untuk kasus BSP itu tercatat di KPK. Nanti saya cek berapa amplop sebenarnya yang kita temukan dan isinya," kata Saut ketika dikonfirmasi, Jumat (14/6).
Menyoal singgungan yang diutarakan Bambang dalam persidangan PHPU di MK, Saut menyatakan, KPK tidak dalam posisi untuk menanggapi hal tersebut.
"Dalam kontestasi, pemilu, UU Pemilu, KPK tidak dalam posisi menilai lebih lanjut. Paling akan kita kencangkan pembelajaran politik cerdas berintegitas," tukasnya.
Pada Kamis (28/3), KPK menangkap tangan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. KPK juga mendapati barang bukti uang dengan nilai total Rp8,45 miliar di dalam 400 ribu amplop yang berisi uang dengan nominal antara Rp20 ribu dan Rp50 ribu per amplop. Selanjutnya, uang disebarkan ke Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Jateng, tempat Bowo maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
Baca juga: Di Sidang MK Kubu Prabowo-Sandi Klaim Raup Suara 52%
Dalam persidangan perselisihan suara hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto meyakini pemilu kali ini marak dengan kecurangan. Dia menyinggung kasus Bowo.
Menurutnya, saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK menyebut sebanyak 400 ribu amplop disita. Namun saat persidangan, pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk, mengatakan sebanyak 600 ribu amplop disiapkan untuk Bowo Sidik.
Dia kemudian mengasumsikan temuan itu berlaku secara umum. "Itu di daerah Jawa Tengah (ada) satu. Kalau seluruh Jateng, itu kan fenomena puncak gunung es," lanjut BW. (X-15)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved