Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto yang menyinggung kasus Bowo Sidik Pangarso (BSP) terkait dengan Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019.
"Ada 400, 600, atau kalaupun 1 juta amplop untuk kasus BSP itu tercatat di KPK. Nanti saya cek berapa amplop sebenarnya yang kita temukan dan isinya," kata Saut ketika dikonfirmasi, Jumat (14/6).
Menyoal singgungan yang diutarakan Bambang dalam persidangan PHPU di MK, Saut menyatakan, KPK tidak dalam posisi untuk menanggapi hal tersebut.
"Dalam kontestasi, pemilu, UU Pemilu, KPK tidak dalam posisi menilai lebih lanjut. Paling akan kita kencangkan pembelajaran politik cerdas berintegitas," tukasnya.
Pada Kamis (28/3), KPK menangkap tangan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. KPK juga mendapati barang bukti uang dengan nilai total Rp8,45 miliar di dalam 400 ribu amplop yang berisi uang dengan nominal antara Rp20 ribu dan Rp50 ribu per amplop. Selanjutnya, uang disebarkan ke Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Jateng, tempat Bowo maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
Baca juga: Di Sidang MK Kubu Prabowo-Sandi Klaim Raup Suara 52%
Dalam persidangan perselisihan suara hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto meyakini pemilu kali ini marak dengan kecurangan. Dia menyinggung kasus Bowo.
Menurutnya, saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK menyebut sebanyak 400 ribu amplop disita. Namun saat persidangan, pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk, mengatakan sebanyak 600 ribu amplop disiapkan untuk Bowo Sidik.
Dia kemudian mengasumsikan temuan itu berlaku secara umum. "Itu di daerah Jawa Tengah (ada) satu. Kalau seluruh Jateng, itu kan fenomena puncak gunung es," lanjut BW. (X-15)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved