Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH sekjen partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang juga menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional ikut hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dukungan bagi tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf selama persidangan.
"Kami hadir memberikan dukungan," kata Sekjen Nasdem Johnny G Plate di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).
Baca juga: Di MK, BW Nilai Ajakan Pakai Baju Putih Langgar Asas Pemilu
Johnny mengatakan para sekjen juga ingin memastikan apa saja dalil gugatan Prabowo-Sandi yang diterima MK untuk disidangkan. Berdasarkan pantauan sejumlah sekjen partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang hadir antara lain, Johnny G Plate, Raja Juli Antoni (PSI), Herry Lontung Siregar (Hanura), Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar), Verry Surya Hendrawan (PKPI).
Seluruhnya kompak mengenakan pakaian kemeja putih. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK dimulai tepat pukul 09.00 WIB, dihadiri kuasa hukum Prabowo-Sandi selaku Pemohon, KPU selaku Termohon, Bawaslu selaku Pemberi Keterangan dan kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf selaku Pihak Terkait.
Saat ini, MK memberlakukan skorsing sidang PHPU untuk memberikan kesempatan bagi pihak beragama Islam menunaikan ibadah Salat Jumat. (Ant/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved