Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meyakini proses persidangan di Mahkamah Konstitusi akan berjalan baik, dan pihaknya tidak akan mengulangi kekalahan seperti 2014.
"Siap lah. Ini 2019, bukan 2014," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6) saat ditanya tanggapannya atas perbandingan kekalahan dalam persidangan di MK tahun 2014 dengan saat ini.
Baca juga: Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 Tayang di Youtube
Bambang meminta publik melihat proses persidangan nanti. Termasuk terkait dengan penambahan permohonan gugatan. "Kita lihat nanti di persidangan," jelasnya.
Menanggapi pernyataan Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin bahwa perbaikan/penambahan dalil gugatan tidak diperkenankan diajukan melewati batas waktu, dia menegaskan bahwa Hakim MK tidak pernah menyatakan seperti itu. "Hakim MK tidak bilang begitu kok. Kita lihat aja nanti Hakim MK," tegasnya.
Lebih jauh, Bambang juga menanggapi tudingan dirinya melanggar etika advokat karena masih menjabat sebagai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia meminta pihak yang menudingnya tidak bertindak layaknya seorang gubernur. "Siapa bilang (harus nonaktif). Tanya gubernurnya, jangan bertindak layaknya gubernur,"ujar dia.
Jumat hari ini MK akan menggelar sidang pendahuluan gugatan perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan pantauan Bambang Widjojanto tiba bersama sejumlah tim kuasa hukum Prabowo-Sandi lainnya sekitar pukul 08.50 WIB. Tim hukum Jokowi-Amin, yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra juga telah hadir, begitu juga KPU RI dan Bawaslu RI. (Ant/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved