Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ALUMNI Universitas Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) turut mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kehadiran kami untuk mengawal pelaksanaan sidang perdana. Selain itu juga untuk mendukung Mahkamah Konstitusi," kata salah satu massa GNKR, Andri, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Baca juga: Jelang Sidang PHPU, Jalan Medan Merdeka Barat Steril
Massa berdatangan pada pukul 08.30 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat. Massa GNKR hadir menggunakan rompi berwarna kuning dan membawa beberapa atribut, diantaranya spanduk dan beberapa banner.
Tuntutan mereka juga terpampang dari banner yang mereka bawa, diantaranya bertuliskan 'Kami menolak kecurangan dan ketidakadilan' dan 'Selamatkan demokrasi pemilu yang jujur dan adil'. Massa dari UI tersebut juga diperkirakan akan terus bertambah.
"Massa yang hadir dari alumni UI sendiri diperkirakan 80 orang yang terdaftar, yang baru hadir 40 orang," kata Andri.
Nantinya, Komunitas Alumni UI akan melebur dengan pendemo lainya yang berada di patung kuda. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved