Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menilai permohonan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan sulit dikabulkan.
Menurutnya, bukti yang dihadirkan belum memiliki kekuatan yang cukup untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
Seharusnya, kata dia, tim hukum Prabowo-Sandi melengkapi bukti awal dari link berita dengan alat bukti baru yang mempunyai kekuatan lebih dan dapat dipertimbangkan oleh hakim.
"Mengapa kemudian dari bukti-bukti ini agak sulit, karena menurut saya dari permohonan saya dan bukti kuat yang ada itu baru sebatas pada petunjuk awal. Dari petunjuk awal ini mestinya, di-follow up dengan beberapa bukti primer dan argumentasi data yang baru," kata Veri, ketika diskusi di Jakarta, Kamis (13/6).
Lebih lanjut, Veri menjelaskan mengenai kecurangan TSM yang selama ini dihembuskan kubu Prabowo-Sandi harus dibuktikan hingga detail. Ia menjelaskan jika ada instruksi dari pemerintah untuk menggerakkan ASN dalam memenangkan Jokowi, harus ada bukti atau dokumen tertulis.
Baca juga: 1.100 Petugas Disiagkan Untuk Mencegah Massa ke MK
Lalu, apabila memang ada instruksi, apakah dijalankan oleh pihak yang diinstruksikan. Kemudian, apabila dijalankan apakah sifatnya menyeluruh atau masif.
"Yang terpenting apakah pergerakannya memengaruhi hasil atau tidak. Itu memang mestinya menjadi tugas dari tim hukum untuk membuktikan sampai tahap itu. Itu yang memang cukup rumit, proses pembuktian hingga sedetil itu," kata Veri.
Meski demikian, ia mengatakan ketika proses sidang di MK berjalan, pihak Prabowo-Sandi bisa saja menghadirkan saksi ahli yang memiliki argumen yang kuat. Hal itu menjadi pertimbangan di samping link berita yang disodorkan.
"Menurut saya, nanti kan proses pembuktian di MK dia akan dihadirkan saksi ahli, mungkin akan bukti lain. Tapi, sementara ini dari permohonan yang ada, kalau hanya menggunakan link berita media tentu tidak cukup kuat meyakinkan adanya pelanggaran TSM," kata Veri. (A-4)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Jika pada panggilan kedua Juni mendatang pihak termohon tetap mangkir, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan secara paksa.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved