Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mulai menerima alat bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alat bukti tersebut datang secara bertahap diantarkan menggunakan dua mobil PT Pos Indonesia.
Alat bukti KPU berisikan berkas dan dokumen terkait penghitungan suara. Berkas-berkas tersebut tersusun rapi di dalam boks kontainter berbahan plastik. Setiap kontainer diberi nama berdasarkan provinsi.
Komisioner KPU Hasyim Ashari menjelaskan setiap KPU provinsi masing-masing akan menyerahkan alat bukti dokumen sebanyak delapan kontainer. Total alat bukti mencapai 272 kontainer.
Baca juga: BPN: Alat Bukti Tambahan akan Dibawa Saat Sidang Perdan
"Masing-masing kontainer dengan ukuran panjang 60 cm x lebar 40 cm x tinggi 40 cm = 96 ribu cm3," tutur Hasyim di Jakarta, Rabu (12/6).
Hasyim menjelaskan, banyaknya alat bukti yang dimiliki oleh KPU menunjukkan bahwa KPU serius untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. KPU siap menjawab tudingan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Prabowo-Sandi yang menggugat hasil penghitungan suara. (Uta)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved