Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RABU (12/6) siang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bertandang ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) guna menyerahkan berkas atas jawaban sebagai pihak termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
"Rabu ini adalah batas untuk menyerahkan jawaban dari KPU dan juga daftar alat bukti beserta dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi, Rabu (12/6).
Ia mengaku pihaknya selama beberapa hari telah mengumpulkan anggota KPU Provinsi guna menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dijadikan bahan untuk menyusun jawaban untuk persidangan di MK nanti.
Baca juga: Sikap Prabowo yang Percaya Hakim MK Patut Diapresiasi
"Dokumen-dokumen yang digunakan itu sebagai alat bukti pendukung dalam jawaban tersebut. Alat bukti yang disiapkan kira-kira menurut pandangan kami yang relevan ya untuk dijawab dalam menghadapi gugatan yang diajukan oleh BPN 02," jelas Hasyim.
Pihaknya menyatakan jawaban yang disiapkan KPU tentunya tidak keluar dari koridor dari permohonan yang diajukan. Tim hukum BPN Prabowo-Sandi diketahui merevisi gugatanya dengan mencatumkan 15 petitum.
"Jadi nanti substansi dari yang jawaban oleh KPU tentu saja yang relevan dengan apa yg dimohonkan oleh para pemohon. Apa yang digugat atau apa yg didalilkan, itu yang akan dijawab oleh KPU," tandas Hasyim. (OL-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved