Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir mengapresiasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akhirnya menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.
Ia memandang positif hal tersebut dan meyakini MK bisa memutus secara independen.
"Insya Allah pasti ada jalan keluar yang diselesaikan secara profesional Tentu kita tahu KPU, Bawaslu juga independen karena bukan bagian dari pemerintah, MK juga seperti itu. Saya rasa kita harus apresiasi langkah yang dilakukan pak prabowo, sahabat saya Sandi untuk melaporkan proses yang sehat," ujarnya di Hotel Monopoli, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).
Baca juga: Hadapi Sengketa Pemilu, KPU Gandeng Enam Firma Hukum
Erick kemudian menuturkan, pihaknya sudah menyipkan diri dalam hadapi sengketa Pilpres di MK dengan menyiapkan Tim Hukum yang dikomandani pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Ia juga mengatakan bahwa kemenangan yang diraih paslon 01 yang diketahui tiga kali lipat dari paslon 02 bukanlah didapat dari kecurangan yang selama ini kerap dituding.
"Kemenangan pak Jokowi sendiri sudah double digit dan saya rasa tidak ada DNA sedikit pun dari kami secara masif (lakukan kecurangan). Bagaimana caranya? suaranya saja hampir 16 juta (jaraknya dengan 02). Mohon maaf, pengamat dan media luar negeri memberikan statement bahwa pemilunya berjalan dengan fair, baik dan transparan," tegas Erick. (OL-1)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Jika pada panggilan kedua Juni mendatang pihak termohon tetap mangkir, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan secara paksa.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved