Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjamin independensi hakim yang akan menangani sengketa pada Pemilu 2019. Anwar juga memastikan pihaknya tidak akan terganggu dengan kondisi di luar persidangan. Pihaknya, kata Anwar, bukan pertama kali memutus sengketa Pemilu dan Pilkada.
"Yang jelas independensi itu dijamin 100%. Independensi sembilan hakim bisa dijamin," kata Anwar ketika ditemui di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/5).
Maka dari itu, Anwar menegaskan pihak yang ingin bersengketa tinggal mengajukan bukti yang memperkuat permohonan. Setelah itu, menyerahkan semuanya kepada MK untuk memeriksa bukti apakah relevan dengan permohonan atau tidak.
"Kita lihat saja nanti bukti apapun yang diajukan, kami akan menerima dan kami akan memeriksa yang ada. Satu per satu akan diteliti," ujarnya.
Baca juga: Presiden Hargai Prabowo-Sandi Gugat ke MK
Pihaknya telah siap menggelar sengketa Pemilu. Ia juga mengatakan akan memproses setiap permohonan yang diajukan ke MK.
"MK sudah siap full team dan siap 100% sampai detik-detik terakhir ini. Jadi kami siap untuk itu, mau berapa pun permohonan yang masuk," tuturnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved