Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa menjawab diplomatis terkait ajakan purnawirawan jenderal TNI-Polri untuk mengikuti aksi pada Rabu (22/5), di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI. Aksi turun ke jalan itu bertepatan dengan hari pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019.
Andika menyakini para senior yang berencana menggelar aksi itu pasti memiliki pemikiran bijaksana dan bisa memberikan pelajaran yang baik kepada seluruh juniornya.
"Tentang purnawirawan yang mereka adalah senior-senior kami juga dulunya, para komandan kami juga. Kami yakin beliau-beliau juga punya kesadaran, punya kedewasaan," ujar Andika kepada wartawan di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Senin (20/5).
Mantan Panglima Kostrad itu enggan berkomentar mengenai tujuan aksi, apakah untuk menolak hasil Pemilu Presiden 2019 atau bukan. Andika mengaku hanya berpikir positif terkait seruan para seniornya itu.
"Sehingga kalau pun beliau-beliau ini mungkin ada yang ingin berpartisipasi, kita juga sangat yakin tidak akan mengajari kita para junior ini, adik-adik ini, misalnya nilai-nilai yang kemudian enggak bagus," terang dia.
Baca juga: Luhut Tantang Balik 108 Purnawirawan Pro Aksi 22 Mei
Menurut dia, kondisi keamanan jelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU cukup kondusif. Di lapangan tidak terlihat adanya persoalan atau pergerakan, walaupun ada sebagian pihak yang diketahui hendak menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Terpisah, Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mengatakan saat ini dirinya bersama 107 purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri siap turun ke jalan untuk memperjuangkan kedaulatan yang dicurangi di Pemilu 2019.
Ia memastikan aksi itu bukan perintah dari capres Prabowo Subianto, melainkan keinginan bersama dari para purnawirawan yang prihatin dengan kondisi politik di Tanah Air.
"Jadi perjuangan tersebut adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri, karena dia telah diserang, karena dia telah disengsarakan. Untuk itu, rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRI. Itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," tandasnya. (OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
Pada 29 Juli 1947, Angkatan Udara Indonesia mengalami duka mendalam. Tiga tokoh perintis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) tewas dalam sebuah serangan tragis.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
TNI bakal merekrut prajurit karier yang memiliki spesialisasi teknologi pesawat nirawak.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 350 perwira prajurit karier TNI tahun anggaran (TA) 2024.
Penghapusan larangan TNI terlibat bisnis berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved