Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang juga Bupati Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip, mengklaim penangkapan dirinya tidak berdasar.
"Saya dibawa dari Talaud tanpa barang bukti di tangan. Saya tidak pernah menerima barang-barang itu," ujarnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (17/5).
Baca juga: Ini Kronologi OTT Bupati Talaud
Sri Manalip juga mengatakan pemberian barang-barang mewah yang akan ditujukan padanya oleh Bernard Hanafi Kalalo atas dasar rasa senang.
"Tidak ada kaitannya dengan jabatan saya, kan tinggal dua bulan, apa yang bisa saya lakukan kalau kewenangan saya tinggal dua bulan," imbuhnya.
"Dia (Bernard) memberikan barang itu, (karena) dia senang dengan saya, senang bukan suka, jadi bedakan antara senang dan suka," sambung Sril.
Ia menuding penangkapan serta penetapan dirinya sebagai tersangka sebagai wujud pembunuhan karakter. "Saya merasa (ini) sebagai bentuk pembunuhan karakter bagi saya. karena saya tidak pernah pegang, barang bukti pun saya tidak ada dibawa ke sini," tandas dia sambil bergegas masuk mobil tahanan KPK.
Pada hari yang sama, KPK juga memeriksa dua tersangka lainnya, yakni Bernard dan Benhur Lalenah. "Yang bersangkutan merupakan tersangka, namun kali ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Sebelumnya, KPK menjaring enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin (29/4) hingga Selasa (30/4). Dari enam orang itu, tiga di antaranya menjadi tersangka, yakni Sri Manalip, Benhur Lalenah, dan Bernard Hanafi Kalalo.
Sri Manalip diduga meminta orang kepercayaannya, Benhur, untuk mencarikan kontraktor guna mengerjakan proyek revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo. Benhur lantas menawarkan proyek itu kepada Bernard dengan persyaratan bersedia memberikan fee 10% kepada Sri Manalip selaku Bupati Talaud.
Baca juga: Bupati Talaud Dikenal Sosok yang Indisipliner dan 'Ngeyel'
Sebagai bagian dari fee 10% itu Benhur meminta kepada Bernard membelikan barang mewah untuk Manalip sebagai hadiah ulang tahun. Benhur dan Bernard tertangkap disalah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.
Bupati Sri Manalip seolah terobsesi dengan barang-barang mewah, terlebih ia juga menginginkan barang kepunyaannya menjadi suatu hal yang eksklusif. Hal itu terbukti dengan keterangan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers belum lama ini.
"Sempat dibicarakan permintaan tas bermerk Hermes dan Bupati tidak mau tas yang dibeli sama dengan tas yang sudah dimiliki pejabat perempuan lainnya di sana," tutur Basaria.
Gaya hidup mewah juga teridentifikasi dengan barang bukti yang diamankan oleh KPK, yakni Handbag Chanel senilai Rp97,3 juta, tas Balenciaga senilai Rp32,9 juta, jam tangan Rolex senilai Rp224,5 juta.
Adapula anting berlian Adelle senilai Rp32 juta, cincin berlian Adelle senilai Rp76 juta dan uang tunai sebesar Rp50 juta. Total keseluruhan barang bukti tersebut bernilai Rp513,8 juta. (Mir/A-5)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved