Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut tindak pidana korupsi lebih banyak dilakukan orang yang berpendidikan tinggi. Bahkan, berdasarkan data KPK, orang yang memiliki gelar strata dua atau master paling banyak terlibat kasus korupsi.
"Kalau dari individu-individu yang terjaring korupsi di KPK, strata pendidikan mana yang paling dominan? Para koruptor itu master, disusul sarjana, disusul doktor," kata Syarif di Gedung KPK, Rabu (15/5).
Syarif mengatakan mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung hanya ikut terperosok kasus korupsi karena turut serta. Bukan sebagai pelaku utama.
"Bahwa yang paling banyak (melakukan korupsi) itu pendidikan tinggi," kata Syarif.
Baca juga: Pansel KPK Segera Diumumkan Presiden
Untuk meminimalisasi praktik korupsi, menurut Syarif, pembelajaran tindak pidana korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan. Semua pihak, harus bersama-sama melawan praktik rasuah.
"Serendah-rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan, dan setinggi-tingginya sebagai mata kuliah wajib," ujarnya.
Syarif juga meminta pembelajaran atau mata kuliah antikorupsi jangan sekedar teori, tetapi harus ada contoh dan keteladanan. Pencegahan praktik korupsi harus dimulai dari diri sendiri.
"Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori, tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya, apalagi kalau diri kita sendiri masih mentolerir hal tersebut," kata Syarif.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sependapat dengan Syarif. Basaria mencontohkan tindak korupsi sederhana yaitu langkah mahasiswa yang mendapatkan nilai dengan cara mencontek atau curang.
"Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik termasuk para pengajarnya. Sehingga ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti," kata Basaria. (Medcom/OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mendikdasmen menegaskan komitmennya dalam menjaga pelaksanaan TKA agar tetap kredibel, transparan, dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia.
WIC Jakarta sukses gelar Konferensi Biennial WCI ke-17. Fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelestarian warisan budaya di era transformasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi di tahun berikutnya.
Dalam konteks ini, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi strategis. Namun untuk memahami bagaimana seharusnya vokasi berfungsi, kita perlu melihat praktik terbaik global.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmennya melakukan perbaikan besar-besaran sektor pendidikan, mulai dari renovasi fisik sekolah hingga penguatan kualitas pembelajaran.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved