Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
IMBAUAN Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak menerima gratifikasi di momen Hari raya Idul Fitri dinnilai Indonesia Corruption Watch belum efektif menekan prakrtek gratifikais tersebut.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, imbauan yang selalu dikeluarkan oleh KPK setiap tahun itu, tidak akan efektif bila hanya menyasar pada penerima gratifikasi saja.
Menurutnya, perlu ada perubahan strategi untuk menekan praktek gratifikais tersebut. Salah satunya ialah dengan menegur keras pemberi gratifikasi.
Baca juga : Lebaran, KPK Ingatkan Komitmen Tolak Gratifikasi
PK juga pada saat yang sama harus menegur keras pemberi gratifikasi. Jika pemberi tak diberikan teguran keras, maka pemberian itu akan terus terjadi," tukas Adnan dalam pesna singkatnya, Jumat (10/5).
Hal itu dapat diwujudkan dengan melakukan kerjasama pada tiap-tiap instansi yang disasar.
"Bisa bekerjasama dengan Unit Pengendali Gratifikasi di masing-masing Kementerian atau Lembaga agar mereka juga memberikan teguran keras pada pemberi gratifikasi," ujarnya.
Adnan mengakui, gratifikais kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara marak terjadi di momen mendekati lebaran. Momen itu dimanfaatkan mitra kerja pegawai pemerintah untuk menjalin hubungan baik. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Wana menekankan bahwa Presiden disebut belum juga bertemu dengan KPRP meskipun komisi tersebut telah merampungkan rekomendasi sejak 2 Februari 2026.
ICWmenilai praktik pemberian THR oleh sejumlah kepala daerah kepada forkopimda merupakan bentuk gratifikasi termasuk kasus bupati tulungagung gatut sunu wibowo
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved