Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Hadi Tjahjanto mengatakan secara umum pelaksanaan pemilu 2019 berlangsung aman dan damai. Namun, persiapan pengamanan masih akan terus dilakukan hingga pascaproses penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU.
"Ada indikasi tidak menerima hasil penghitungan suara ke KPU. Provokasi serta upaya stigma opini di medsos masih gencar termasuk soal kecurangan penghitungan dan pencatatan suara," ujar Hadi di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (7/5).
Hadi menyebut TNI memprediksi perkembangan situasi yang dapat terjadi adalah potensi munculnya keberatan terhadap hasil penetapan oleh KPU. Potensi itu terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan.
"Beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurangan walaupun pihak penyelenggara pemilu mengatakan tidak terjadi," imbuhnya.
Baca juga: KPU Lanjutkan Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu di LN
Akibat dari keberatan tersebut, lanjut Hadi, dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Ia juga memprediksi akan ada peningkatan penyebaran berita hoaks di media.
"Sudah kami prediksi dan siagakan dengan Bapak Kapolri," tuturnya.
Ia mengatakan hoaks disebar karena ada aktor yang ingin memanfaatkan situasi. Polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas primordial kesukuan agama dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan menimbulkan anarkisme massa.
"Yang terakhir adalah apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan, stabilitas keamanan akan terganggu. Eskalasi ini dapat terjadi apabila pihak yang bersaing tidak dapat saling menahan atau mengendalikan diri apalagi ada aktor yang ingin menopang pada situasi tersebut," ungkapnya.
Sebagian masyarakat Indonesia, ungkap Hadi, masih memiliki sifat mudah terprovokasi dan berubah menjadi amuk. Hal itu yang rentan dimanfaatkan oleh pihak pencari keuntungan pribadi atau kelompoknya.
"Massa dalam jumlah yang besar yang tertib dapat berubah seketika apabila dalam cuaca panas lelah dan lapar dan akan muncul provokasi yang timbul di tengah-tengah masyarakat tersebut dan adanya tindakan brutal," pungkasnya.
Untuk menghadapi berbagai kemungkinan, TNI melalui satuan-satuannya telah melakukan berbagai langkah antisipatif. Antara lain melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan adanya potensi konflik maupun indikasi pengarahan massa di masing-masing wilayah.(OL-5)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terungkap di sidang. Oditur menyebut motif dendam terkait isu revisi UU TNI dan narasi antimiliterisme.
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved