Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai tudingan kecurangan yang dialamatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu ada.
Menurutnya, serangan tudingan itu akan selalu dialamatkan kepada KPU hingga pada 22 Mei atau pada pengumuman resmi hasil perhitungan suara pemilu 2019.
"Ritualnya itu KPU diserang terus sampai nanti 22 Mei. Serangan akan berbalik tadinya ke KPU jadi ke MK. Gitu saja ritualnya. Lihat saja nanti," ungkap Mahfud di Jakarta, Kamis (25/4).
Nantinya, ada pihak yang akan menuding MK berbuat curang jika ada pihak yang tidak terima dengan hasil putusan sengketa pilpres 2019.
Baca juga: Situng KPU 30%, Jokowi-Amin Tetap Unggul
Saat ini diketahui proses perhitungan real count KPU masih berjalan. Namun, tudingan KPU curang kerap dilontarkan khususnya di media sosial.
"Nanti bakal ada tuduhan hakim MK disuaplah, berpihak sama ini lah, itu nanti akan muncul. Pengalaman saya bertahun tahun begitu. Itu ritual politik," jelas Mahfud.
Ia kemudian juga menanggapi memang negara merasa dirugikan jika pesta demokrasi yang mahal secara penganggaran dirusak oknum-oknum yang kerap menuding adanya kecurangan pemilu.
"Demokrasi memang ada biayanya, kalau mau praktis ya tidak usah menyelenggarakan demokrasi (pemilu). Pakai kerajaan saja selesai semua engga mau pakai pemilu kalau diganggu dengan tudingan tersebut," pungkasnya. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved