Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIALISASI untuk memilih pemimpin yang jujur digemakan oleh penyelenggara pemilu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPU Arief Budiman mengimbau agar pemilih berhati-hati memilih calon pemimpin, salah satunya dengan mengetahui rekam jejak calon legislatif serta calon presiden dan wakil presiden.
"Jadi jangan asal memilih, lihat track recordnya. Mana yang menurut anda memenuhi kriteria yang jujur, nah itu pilih yang jujur. Kami bukan mengimbau untuk pilih si A, si B, bukan, tapi lihat track recordnya," jelas Arief di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4).
KPU, kata Arief, akan menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Pihaknya berupaya mendorong pemilih agar mau menggunakan hak suaranya dan memilih yang jujur.
"Silakan masyarakat menilai sendiri, lihat track recordnya mana yang menurut anda jujur silahkan anda pilih. Ini hubungangnya dengan kriteria. 17 april sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Maka jangan lupa gunakan hak pilih anda," imbuhnya.
Baca juga: Lewat Pemilu Run, KPU dan KPK Ajak Pemilih Nyoblos 17 April
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan sebaiknya pemilih jangan mau dibayar suaranya oleh siapapun. Pemilih harus mencari tahu siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya. Saut pun menegaskan untuk tidak memilih calon pemimpin yang senang melakukan korupsi, banyak umbar janji dan tidak jelas latar belakangnya.
"Mari menjadi pemilih yang jujur, memilih yang jujur itu jadi patokan kita semua. Supaya kita memiliki daya saing. Bagaimana anda bisa mengatakan negeri ini memiliki daya saing kalau yang anda pilih itu bohong semua, tidak jujur. Negeri ini memerlukan orang yang bisa berjuang, orang yang jujur," ucap Saut.
"Bagaimana caranya? anda lihat track recordnya. Kalau dia bekas koruptor jangan dipilih. KPK tegas disitu, KPU juga tegas disitu. KPK banyak menerima masukan soal upaya yang tidak jujur. Oke kita ada penindakannnya, di isu pencegahannya kita hadir di sini," tutupnya.(OL-5)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved