Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memulai pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang akan dimintai keterangan terkait dengan kasus suap distribusi pupuk yang menjerat anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.
Meski demikian, Febri belum membeberkan kapan dan siapa saja yang akan dipanggil KPK untuk pengembangan kasus tersebut.
"Kami berencana pemeriksaan saksi akan dimulai segera pada bulan April, tapi kapan dan siapa persisnya nanti akan disampaikan," kata Febri ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
Febri mengatakan pihaknya terus mendalami lebih lanjut perihal dokumen, asal usul uang yang diterima Bowo, dan pihak lain yang diduga turut mempunyai hubungan dengan Bowo.
"KPK juga akan mendalami asal usul uangnya, pertama penerimaannya, berasal dari siapa saja. Kemudian, informasi lain yang terkait dengan itu, pihak yang terkait akan kami panggil juga," kata Febri.
Ia menjelaskan pada uang sebesar Rp8 miliar dalam kardus yang diamankan KPK, satu setengah di antaranya diduga merupakan berasal dari penerimaan pertama sampai ke enam dan berasal dari pihak PT Humpuss Transportasi Kimia.
Baca juga: KPK Enggan Kaitkan Kasus Suap Bowo ke Kancah Pilpres
"Ada selisihnya sekitar Rp 6,5 M lain yang sudah diidentifikasi sumbernya dari pihak yang ada keterkaitan jabatan dengan tersangka anggota DPR RI ini," kata Febri.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menduga kasus yang menjerat Bowo merupakan fenomena gunung es dan terdapat caleg-caleg lainnya yang sudah menyiapkan uang untuk serangan fajar pada hari pencoblosan 17 April 2019 mendatang.
"Ya kalau saya melihat itu sebagai sinyal bahwa jangan-jangan ini seperti permukaan gunung es, ternyata semua orang melakukan seperti itu, begitu kan. Ini kebetulan hanya satu yang tertangkap," kata Agus.
Seperti diberitakan, KPK menangkap dan menetapkan Bowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Bowo melalui anak buahnya, Indung diduga menerima suap sekitar Rp310 juta dan US$85.130 dari Marketing Manajer PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti.
Saat OTT, KPK menyita uang sekitar Rp8 miliar dari kantor PT Inersia. Uang dalam bentuk pecahan uang Rp20.000 dan Rp50.000 itu telah dimasukkan dalam 400.000 amplop dengan 84 kardus. Diduga uang tersebut dipersiapkan Bowo untuk serangan fajar Pemilu 2019. (OL-1)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved