Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Mesuji, Khamami, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. Khamami diusung oleh PAN, Nasdem, PKS, Golkar, dan Partai Demokrat.
Khamami diduga menerima uang Rp1,28 miliar dari pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri melalui sejumlah perantara. Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji.
KPK menduga uang itu bukanlah pemberian pertama. KPK telah mendeteksi pemberian sebelumnya sebesar Rp200 juta dan Rp100 juta.
Terkait status tersebut, Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengatakan sudah menunjuk Wakil Bupati Mesuji, Saply TH, untuk menjadi Plt Bupati Mesuji yang baru. Tjahjo mengatakan Saply untuk sementara akan mengemban tugas dan pekerjaan yang sebelumnya tengah dilakukan oleh Khamami.
"Dengan dia sebagai tersangka sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan secara penuh, sambil menunggu inkrahnya nanti kami sudah menunjuk wakil bupati untuk menggantikan," ujar Tjahjo.
Baca juga: Bupati Mesuji Mundur dari NasDem
Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Lampung untuk mengurus surat keputusan penetapan Saply sebagai Plt. Bupati.
"Kami mintakan pada gubernur SK-nya. Sampe kapan? Ya sampai nanti inkrah," tutur Tjahjo.
Sementara itu, KPK terus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus Khamami. Telah disita sejumlah dokumen-dokumen proyek yang diduga terkait dengan perkara suap tersebut.
Penggeledahan dilakukan sejak Senin (28/1) hingga Selasa (29/1). Ada tiga lokasi yang digeledah pada hari Senin yaitu rumah Bupati Khamami, kantor, serta rumah salah seorang tersangka pemberi suap. (OL-3)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved