Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Founder dan CEO PT Tangkas, Agung Pamungkas mengajak masyarakat untuk beralih ke sepeda motor listrik. Hal itu menyusul kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi jenis Pertalite dan Solar, juga BBM non subsidi seperti Pertamax.
Pria yang akrab disapa Don Papank juga berpandangan dengan masyarakat beralih ke motor listrik. Maka beban subsidi BBM yang kini sudah di angka Rp 502 triliun dialihkan untuk anggaran yang lain.
"Sudah seharusnya masyarakat beralih ke motor listrik mengingat beban negara sudah sangat tinggi," kata Don Papank kepada media, Senin (5/9).
Baca juga : Marak Demo Tolak Kenaikan BBM, DPR akan Akomodir Aspirasi Masyarakat
Papank juga menyebut, masyarakat yang beralih ke motor listrik sebagai pahlawan. Karena kata dia subsidi sebesar itu harusnya mulai dialihkan ke pendidikan, kesehatan dan subsidi pemerintah yang lain.
"Sejatinya pembeli motor listrik adalah 'pahlawan negara' karena dengan mereka membeli motor listrik artinya mereka tidak lagi membeli BBM yang disubsidi oleh beratnya keuangan negara," jelas dia.
Dengan demikian, kata Don Papank, motor listrik Tangkas menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi beban anggaran subsidi negara apalagi motor listrik ramah lingkungan.
Baca juga : United Bike Luncurkan Sepeda Motor Pedal dengan Spesifikasi Mutakhir
"Dan sudah sejatinya anak cucu kita menikmati udara bersih, langit biru bebas knalpot itulah kenapa motor listrik Tangkas terus diminati diserbu oleh masyarakat," jelas Don Papank.
Terakhir, Don Papank mengatakan PT Tangkas membuka franchise bagi pengusaha di seluruh Tanah Air yang ingin bergabung menjadi mitra atau partner.
"Bagi teman-teman atau pengusaha di Tanah Air yang ingin bergabung menjadi mitra atau partner bisa menghubungi website www.tangkasmotor.co.id," pungkasnya.
Baca juga : UEVO Turut Berkontribusi dalam Pengurangan Bahan Bakar Fosil
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi (Joko Widodo) telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite, yang naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
BBM non subsidi Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Kenaikan harga bensin dan solar ini mempertimbangkan naiknya harga minyak dunia, serta kenaikan subsidi energi yang terus meningkat. Kenaikan BBM tersebut berlaku sejak 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. (RO/OL-09)
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
Penggunaan AC mobil yang tidak sehat ternyata memicu pemborosan BBM. Simak penjelasan ahli mengenai komponen AC dan tips perawatannya agar tetap efisien.
Pakar ITB ingatkan risiko mesin rusak dan biaya perbaikan belasan juta rupiah akibat mencampur atau menurunkan oktan BBM saat harga naik.
anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah, mengingatkan pemerintah untuk terus berinovasi dalam melakukan transisi energi
Pakar otomotif ITB ingatkan risiko penurunan performa hingga kerusakan mesin jika nekat pakai BBM oktan rendah demi hemat biaya.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Kenaikan harga BBM dan elpiji non-subsidi menciptakan disparitas harga yang cukup siginifikan.
Pengamat menilai karakteristik konsumen BBM non-subsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
Prabowo memastikan subsidi BBM tetap dijaga setahun ke depan untuk 80% rakyat. Kelompok mampu diminta bayar harga pasar demi subsidi lebih tepat sasaran.
Dari 11 kasus tersebut dua di antaranya ditangani langsung oleh Polda Kaltim, sementara sisanya diungkap oleh Polres Berau dan Polres Kutai Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved