Pendidikan Karakter Kebutuhan Mendesak

KASUS korupsi masih terus menghantui negeri kita. Pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk menumpas para koruptor di negeri ini, namun hingga kini tak kunjung usai kasusnya. 

Sepanjang 2014-2019, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 105 kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah di 22 provinsi. Dari 105 kasus itu, 90 di antaranya melibatkan bupati atau wali kota, dan 15 kasus lainnya melibatkan gubernur. 

Permasalahan korupsi sebenarnya berawal dari masalah mental, yang tidak dapat diubah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Masalah ini butuh penyelesaian yang sistematis dan terstruktur. Salah satu upayanya adalah dengan menggalakkan kembali pendidikan karakter terutama masalah kejujuran.

Dalam hal ini pendidikan masih menduduki urutan pertama membangun karakter bangsa. Sebagai penyanggah masalah karakter, moralitas, dan akhlak, maka pendidikan dituntut untuk menjawab problematika terkait kasus di atas. Pendidikan yang selama ini hanya lebih mengedepankan aspek kognitif atau kekayaan intelektual semata harus mampu mengadakan perubahan, sehingga pendidikan tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan, tapi lebih dari itu, bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bukunya tentang Kecerdasan Ganda (Multiple Intelligences), Daniel Goleman mengingatkan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dalam hal inilah maka pendidikan karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih beradab, bukan kehidupan yang justru dipenuhi dengan perilaku biadab. Maka terpikirlah oleh para cerdik pandai tentang apa yang dikenal dengan pendidikan karakter (character education). 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Menurut Foerster ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang. 

Ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Penggalakan pendidikan karakter adalah kebutuhan yang mendesak untuk bangsa Indonesia saat ini. Hal ini merupakan sebuah tuntutan bagi bangsa Indonesia untuk membangun karakter bangsa. Soemarno Sudarsono (2009) mengungkapkan, ada beberapa hal penting yang bisa dijadikan pijakan untuk membangun karakter bangsa, yaitu kejujuran, keterbukaan, keberanian mengambil risiko, bertanggung jawab, memenuhi komitmen, dan kemampuan berbagi. 

Pendidikan karakter ini sesuai dengan tuntunan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Membangun karakter bangsa (character building) melalui pendidikan karakter harus dilakukan secara kolektif-integratif. Kejujuran dan keterbukaan seperti yang diungkapkan Soemarno di atas harus dibangun di atas kerja sama yang kuat antarberbagai elemen. Terutama pemerintah sebagai elemen tertinggi dalam mengambil kebijakan. Pemerintah dalam hal ini harus membuka jalan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam aktivitas pendidikan, mulai dari keluarga, masyarakat.